fakta baru seputar persentasi bank century berupa surat kuasa gubernur bank indonesia (bi) pada tiga pejabat bi dianggap sudah cukup alasan terhadap komisi pemberantasan korupsi (kpk) agar memeriksa lagi mantan gubernur bi boediono yang kini menjabat sebagai wakil presiden.
merespons fakta surat kuasa gubernur bi terhadap tiga pejabat bi saat tersebut, komisi iii dpr berencana memanggil boediono. jauh lebih penting merupakan respons kpk. sudah barang pasti kpk mesti mendalami lagi dokumen surat kuasa itu, kata anggota tim pengawas bank century dpr ri, bambang soesatyo dalam gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, selasa.
dikatakannya, masyarakat pasti masih ingat bahwa tak berlalu setelah penetapan budi mulya serta siti chalimah fajriah dibuat tersangka angka bank century selama penghujung tahun 2012, pimpinan kpk sempat menegaskan bahwa bila baru diperlukan, kpk bisa memeriksa dulu boediono.
dalam rapat melalui komisi iii dpr bulan februari lalu, ketua kpk juga menegaskan lagi kiranya pemeriksaan budi mulya mampu dikembangkan agar memperdalam peran juga keterlibatan boediono, ujar anggota komisi iii dpr ri tersebut.
Informasi Lainnya:
- Cara Aman membersihkan Jerawat
- Penjualan New Honda CR-V
- Penjualan New Honda Jazz
- Menghilangkan bekas jerawat
menurutnya, fakta surat kuasa tersebut adalah faktor dan melengkapi alasan kpk agar memeriksa lagi boediono.
surat dewan gubernur bi yang ditandatangani boediono itu memberi kuasa agar menandatangani akta gadai serta fasilitas pendanaan jangka pendek (fpjp) kepada bank century.
ternyata, volume fpjp agar bank century bermasalah. karena, ketua kssk sri mulyani mengaku hanya bertanggungjawab atas fpjp sebesar rp637 miliar, katanya.
harus banyak pihak serta institusi lain yang mempertanggungjawabkan sisa fpjp yang lain dan jumlahnya lebih daripada rp6 triliun itu. di konteks demikian, gubernur bi ketika itu yang mesti bertanggungjawab sebab dana kas triliunan rupiah itu dikeluarkan dari gudang bi, papar bambang soesatyo.