pemerintah pusat juga pemprov aceh mau tinggal bertemu, pekan depan, guna membahas kelanjutan penggunaan lambang serta simbol di bendera daerah yang diatur pada qanun (perda), papar menteri dalam negeri gamawan fauzi, kamis.
tanggal 30 (april) ingin berhadapan dulu selama jakarta. kami hendak berdialog lagi. ketika ini gubernur zaini abdullah sedang sosialisasi, tutur gamawan usai membuka peringatan hari otda 2013 di jakarta.
dia menambahkan kesepakatan ternyata kedua belah pihak saat ini merupakan saling menenangkan diri hingga kedua tim bertemu.
sebelumnya, pemerintah pusat serta pemprov aceh tiap-tiap membentuk tim supaya membahas lebih lanjut perihal penyelesaian polemik penggunaan lambang bulan juga bintang dalam bendera aceh.
Informasi Lainnya:
- Berbisnis Bersama DBC Network
- Mengatasi jerawat tanpa obat
- Mengatasi jerawat tanpa obat
- Mengenal DBC Network
tim kemdagri telah siap, namun gubernur aceh menyewa waktu agar menyosialisasikan hasil verifikasi qanun pascapertemuannya dengan presiden susilo bambang yudhoyono.
kami telah siap, akan tetapi gubernur aceh zaini abdullah membayar masa 15 hari agar sosialisasi juga koordinasi dengan semua bagian di aceh, katanya.
usai masa sosialisasi oleh tim aceh, kedua tim mau duduk bersama agar membahas Salah satu per Satu poin verifikasi qanun nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang aceh tersebut.
tim yang dibentuk daripada kemdagri terdiri atas sejumlah pns setingkat direktur jenderal (dirjen) juga pejabat eselon dua.
pembahasan antartim tersebut dilakukan karena kemdagri telah menanggapi evaluasi qanun aceh dalam 14 hari, oleh karenanya pembahasan diantara kedua belah pihak bisa terjalin lebih konkret.
selama menunggu pertemuan juga pembicaraan lanjutan, kedua belah pihak telah sepakat agar memelihara kondisi melalui menenangkan diri, juga pemprov aceh setuju agar tidak menerapkan qanun.
polemik mengenai bendera aceh muncul setelah dewan perwakilan rakyat aceh (dpra) mengesahkan penggunaan lambang bulan sabit dan bintang sebagai bendera daerah di 25 maret.
peraturan itu tertuang selama qanun (perda) nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang aceh.
sejumlah lambang pada bendera itu disinyalir menyerupai simbol-simbol dan sudah dimanfaatkan dengan grup separatisme gam, dan pada 15 agustus 2005 sudah menggarap penandatanganan nota kesepakatan damai perjanjian helsinki melalui pemerintah indonesia.
mendagri bahkan telah mendatangi gubernur zaini abdullah juga perwakilan dpra dalam aceh guna membicarakan mengenai penggunaan lambang serta simbol bendera daerah itu.
sementara tersebut, pemerintah pusat selalu menggarap komunikasi intensif dengan pemprov aceh guna membeli kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.
pada dasarnya, pemerintah tidak melarang penggunaan bendera daerah sebagai jenis karakter tradisi lokal, cuma penggunaan lambang dan simbol pada bendera itu tak boleh mengindikasikan gerakan separatisme dari nkri.