anggota komisi iii dpr eva kusuma sundari mengimbau pemerintah supaya mengutamakan unsur perlindungan di revisi rancangan undang-undang (ruu) perlindungan pekerja indonesia selama luar negeri (ppiln) untuk memberi perlindungan optimal terhadap pekerja migran.
judulnya saja sudah perlindungan pekerja indonesia dalam luar negeri dengan demikian pasal-pasal dan mesti diutamakan mesti mencakup aspek perlindungan pada tenaga kerja, papar eva pada acara media briefing: sosialisasi pokok-pokok pikiran mengenai revisi ruu perlindungan pekerja indonesia pada luar negeri (ppiln) selama gedung lkbn diantara, jakarta, rabu.
eva mengatakan dirinya sejauh ini tak puas dengan hasil akan tetapi daripada pembicaraan ruu ppiln antara dpr juga pemerintah, apalagi ada 58 persoalan yang hilang dalam registrasi inventarisasi masalah (dim) mengenai aspek perlindungan pekerja migran.
saya tak puas dengan dim daripada dpr, tapi ketika aku membaca dim dari pemerintah lebih tidak puas lagi. itu karena ada 58 hal dari dim dan hilang, dimana tersebut memuat aspek-aspek perlindungan hukum bagi para pekerja migran, katanya.
Informasi Lainnya:
terkait keuntungan itu, dia menyampaikan, pemerintah berargumen bahwa perlindungan pada tenaga kerja mampu merujuk selama uu ketenagakerjaan no.13 tahun 2003.
selanjutnya, anggota panja ruu ppiln itu mengatakan bahwa pembahasan ruu tersebut diantara pemerintah dan dpr sempat berjalan alot karena kedua pihak berbeda pendapat perihal judul ruu itu.
anggota panja menginginkan judul semisal yang diusulkan dpr, yaitu mengutamakan kata perlindungan, namun pemerintah ingin menggunakan papar penempatan pada judul ruu itu.
argumen daripada kemenakertrans bahwa aspek perlindungan kepada pekerja migran diharapkan akan dimasukkan di pasal-pasal dibawah. padahal, selama undang-undang dikatakan judul itu menggambarkan isi utama dari pasal jadi, bila tutur `penempatan` diutamakan, mampu maka penempatan pekerja migran tidak perlindungan daripada negara, katanya.
sepertinya kemenakertrans tidak niat berkomitmen melindungi pekerja migran kita. daripada judul undang-undang saja sudah tak mampu melindungi, kata eva menambahkan.
dia menekankan kiranya pemerintah sudah wajib berperan melindungi setiap masyarakat negara indonesia, terutama para pekerja migran, dengan pembuatan serta ditermpakannya undang-undang.
saya mengakibatkan untuk pemerintah tinggal berperan selama memberi perlindungan serta kesejahteraan kepada pekerja migran indonesia dengan mempunyai mekanisme yang bagus serta tidak menjebak, ujarnya.
oleh sebab tersebut, dia harapkan kementerian tenaga kerja juga transmigrasi (kemenakertrans) mampu meningkatkan etika kerja selama menangani hal-hal dan berhubungan dengan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja dalam luar negeri.
misalnya, dia menyarankan kemenakertrans untuk mengerjakan sertifikasi kepada perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (pjtki) karena dia menilai kini ini banyak pjtki nakal.
selama ini, aku pilih kinerja pjtki dan buruk justru menyumbang masalah dengan begini pemerintah mesti terserah berperan serta tak sepenuhnya memberikan masalah perlindungan pekerja migran kepada mereka, katanya.
dalam keuntungan ini, kemenakertrans harus mengawasi pjtki dengan ketat. lalu, pjtki lah yang bertugas melayani kemenakertrans, serta bukan sebaliknya, papar eva.
sebelumnya, pimpinan panja ruu ppiln, soepriyatno mengatakan bahwa prinsip utama pada revisi ruu itu adalah memperbaiki minimnya perlindungan di uu tenaga kerja dan berlalu.
dalam undang-undang dan berlarut itu mayoritas cuma memenage soal penempatan juga mengesampingkan perlindungan. akibatnya selama praktik, pemerintah memberikan perlindungan tki terhadap bagian swasta dan termasuk memberi perlindungan amat lemah, ujarnya.