Penyerbu lapas tak perlu ke Pengadilan HAM

menteri pertahanan purnomo yusgiantoro menegaskan sebelas oknum anggota grup 2 kopassus kandang menjangan, kartosuro, jateng, pelaku penyerangan lapas kelas iib cebongan, sleman, yogyakarta, tak usah dibawa ke pengadilan hak asasi manusia sebab bukan pelanggaran ham.

kami mengikuti sikap pelaku tidak perlu dibawa ke pengadilan ham. cukup hukum pidana pengadilan militer, kata purnomo, ketika jumpa pers dalam kantor kementerian pertahanan, jakarta, kamis.

menurut dia, aksi dan dilaksanakan dengan oknum anggota kopassus tni ad pada lapas cebongan sampai menyebabkan empat orang tahanan tewas tersebut bukan adalah aksi sistematik atas kebijakan pimpinan.

purnomo menegaskan, prajurit satuan baret merah itu juga tidak mampu dijerat pelanggaran hak asasi manusia (ham). itu lantaran di pasal 9 uu 26/2000 tentang ham, pelanggaran ham terjadi manakala banyak genosida alias pembersihan etnis.

karena dianggap tak banyak kebijakan dari pimpinan, bukan peristiwa desain, tapi spontanitas, juga tak banyak sistematika, kami pilih sikap tidak mesti peradilan ham, ujar purnomo.

sekretaris jenderal kemenhan letjen tni budiman sependapat dengan tak perlunya mengadili prajurit tni selama peradilan umum. selain sebab tidak ada alasan diadili di peradilan umum, juga penyerangan dilakukan tidak dalam kapasitas diperintah komandan.

menurut dia, di internal tni, sesungguhnya betul prajurit amat khawatir bila sampai melakukan pelanggaran sebab akan dihadapkan selama dua hukuman, yakni hukum disiplin prajurit juga kitab undang-undang hukum pidana militer (kuhpm).

Informasi Lainnya: