Dewan Pers-LPSK siapkan pedoman pemberitaan bagi jurnalis

dewan pers dan lembaga perlindungan saksi dan korban (lpsk) tengah mempersiapkan pedoman pemberitaan saksi juga korban kepada jurnalis, sehingga jurnalis diinginkan hapal rambu-rambu saat menjadikan saksi dan korban dijadikan narasumber.

dewan pers dan lpsk berencana memesan nota kesepakatan supaya menyusun draf pedoman peliputan di rangka perlindungan saksi juga korban, kata ketua komisi hukum dewan pers yosep adi prasetyo, selama diskusi soal penyusunan kode etik jurnalistik berperspektif perlindungan saksi dan korban, dalam jakarta, jumat.

saat ini, lanjut dia, masih ada jurnalis dan belum kenal rambu-rambu ketika ingin menjadikan saksi juga korban dibuat narasumber, padahal usah perlakuan khusus kepada narasumber dan berstatus dijadikan korban dan saksi.

kalau tak, sewaktu-waktu jiwa mereka mampu terancam akibat pemberitaan, ujarnya.

Informasi Lainnya:

menurut dia, tanpa adanya mekanisme peliputan dan jelas saksi juga korban akan rentan dieksploitasi, baik dengan tersangka maupun wartawan.

jika nota kesepakatan telah beres, dewan pers lalu ingin mengeluarkan pedoman dan mesti dipatuhi seluruh jurnalis. oleh karenanya, bila ada yang melanggar,

maka mau kami berikan teguran. apabila usah, kami mau mengundang pemilik media, tutur yosep.

oleh karena itu, dirinya berharap pedoman tersebut serta menjadi referensi bagi saksi juga korban saat dimintai wawancara dengan jurnalis. saksi maupun korban harus

menjamin kebebasan mengakses info. sebab ada kasus di pengadilan yang membutuhkan intervensi jurnalis, paparnya.

ketua lpsk abdul haris semendawai, menungkapkan saat ini pihaknya sedang menyusun apa isi nota kesepakatan melalui dewan pers. apakah sifatnya umum ataupun juga menyangkut hal-hal teknis lain, jelasnya.

selain dengan dewan pers, papar dia, lpsk juga berencana mencari nota kesepakatan melalui komisi penyiaran indonesia, komisi info pusat, dan sejumlah lembaga yang berkaitan melalui pemberitaan lain.

lpsk memandang keberadaan nota kesepakatan ingin memberi jalan tengah antara menghormati kebebasan pers dan bagaimana melindungi saksi juga korban supaya tetap optimal. pengalaman di beberapa negara, saat terjadi perbedaan penafsiran, pihak saksi serta korban segera membawa ke pengadilan, katanya.

komisioner komisi penyiaran indonesia, idy muzayyad menambahkan, banyak penentu dan mencari perusahaan media memiliki porsi lebih pada memberitakan saksi dan korban. ideologi media, orientasi, jadwal, regulasi, kode etik, kompetensi, sensor mandiri, juga sikap publik, sangat berpengaruh pada pemberitaan, ujar idy.